Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan mengaku siap meneruskan perjuangan Presiden SBY. Ini termasuk jika dia diberi amanah untuk maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Semua harus meneruskan. Saya juga harus teruskan. Program pemerintah tidak boleh berhenti siapapun presidennya,” kata Mangindaan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu 2 November 2011.
Continue reading »

Dua venue SEA Games yang terletak di dalam kawasan Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, yaitu lintasan sepeda BMX di Pantai Carnaval, dan cabang olahraga layar di Pantai Marina, belum sempurna.

Temuan tersebut terungkap saat Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, mengunjungi enam venue yang berada di wilayah Jakarta Utara, Kamis 3 November 2011. “Perlintasan berupa tanah yang dibuat bergelombang itu, becek dan lengket karena terguyur hujan,” ucapnya.
Continue reading »

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Lily Chadijah Wahid terkait recall sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Tolak,” demikian bunyi putusan MA, sebagaimana dilansir situs resmi MA, Rabu (2/11/2011).

Putusan perkara dengan nomor 617 K/PDT.SUS/2011 diputus melalui rapat permusyawarahan majelis hakim yang terdiri dari Ahmad Sukardja, Abdul Manan, dan Imam Soebechi pada 5 Oktober 2011.
Continue reading »

Meskipun telah disahkan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Jumat (28/10/2011), Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ternyata belum tuntas dibahas. Alotnya tarik-ulur kepentingan menyebabkan rancangan undang-undang tersebut tidak tuntas dibahas sesuai jadwal.

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), Ferdiansyah, Senin (31/10/2011) di Jakarta, menyatakan, meski telah disahkan dalam rapat paripurna, naskah final RUU BPJS sebenarnya belum selesai dibahas. Proses pembahasan pun tidak prosedural.
Continue reading »

Konflik berkepanjangan antarmahasiswa dari daerah yang berbeda harus segera diakhiri. Di samping ketegasan aparat kepolisian, tokoh publik dari kedua kelompok harus turun tangan mencari solusi perdamaian.

Masing-masing kelompok menganggap daerahnya yang paling berkuasa dibandingkan daerah yang lain, jadi ini penguatan identitas,” ungkap sosiolog Universitas Hasanuddin M Darwis kepada media, tadi malam. Dia menegaskan, awal persoalan hanya bersifat pribadi, tetapi digiring ke masalah kedaerahan. Jika dipelihara, banyak kepentingan yang bisa bermain di balik konflik itu.

Apalagi, jika sudah tersusupi kepentingan politik lokal di daerah tertentu. “Jadi, pelaku konflik ini hanya segelintir orang, cuma membawa nama daerah. Sangat rawan ditunggangi kepentingan politik, terlebih orang-orang yang tidak senang melihat Sulsel aman,”katanya. Untuk meredakan konflik, dia menyarankan tokoh masyarakat dari daerah yang berseteru duduk bersama mencari jalan keluar. Langkah ini dianggap paling efektif meredam konflik yang bersifat kedaerahan. Jika tidak segera diselesaikan, dia mengkhawatirkan akan melebar pada konflik antaragama.

Keterlibatan daerah dengan agama yang berbeda membuka peluang konflik mengarah ke ranah SARA. Selain pertemuan antartokoh masyarakat, aparat kepolisian juga harus bertindak tegas.Pelakupelaku yang terlibat harus dihukum tanpa melihat asal-usul daerahnya. “Ini kriminal, makanya pelaku harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,”ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dua kelompok mahasiswa dari Palopo dan Bone terlibat bentrokan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika (STIMIK) Dipanegara, Jumat (28/10).

Tawuran ini berlanjut dengan aksi sweeping mahasiswa di Bumi Tamalanrea Permai. Selama dua hari konflik, belasan mahasiswa dari kedua kelompok telah menjadi korban. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar telah menahan ratusan mahasiswa dari kedua kelompok.Puluhan senjata tajam, termasuk senjata rakitan pun turut diamankan. Sembilan di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 2 UU No 12/1951 setelah tertangkap membawa senjata tajam. Saat ini tersangka mendekam di sel Polrestabes Makassar.

Sementara itu, ratusan mahasiswa telah dibebaskan setelah berjanji tidak akan terlibat dalam konflik itu. “Jadi, beberapa mahasiswa telah kami tetapkan sebagai tersangka karena terbukti membawa senjata tajam, sementara ratusan mahasiswa telah kami lepaskan,” ungkap Kasat Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar AKBP Himawan Sugeha,tadi malam.

Serang Rumah Jaksa, 13 Mahasiswa Ditangkap

Dua buah rumah di BTN Nusa Tamalanrea Indah (NTI), Jalan Rambutan,diserang belasan mahasiswa,dini hari kemarin.Mereka menyerang dengan bom molotov dan batu. Akibatnya, rumah milik jaksa yang bertugas di Bone itu rusak parah. Mahasiswa pun berusaha masuk ke dalam rumah.Penghuni rumah pun disekap. Namun, saat berada di dalam rumah, aparat Polrestabes Makassar mengepung.

Mahasiswa yang berada di dalam rumah langsung dibekuk dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Kepala Bagian Operasional Polrestabes Makassar AKBP Hotman Surait menegaskan, belum mengetahui motif penyerangan. Namun, dia menduga penyerangan terhadap jaksa yang bertugas di Bone merupakan rentetan konflik dua kelompok mahasiswa yang berseteru. “Ke-13 mahasiswa kami tangkap, sebuah senjata rakitan dan lima parang diamankan,” katanya.

Hotman kembali mengimbau mahasiswa jangan cepat terprovokasi isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Apalagi, masalah yang mengawali konflik hanya persoalan pribadi yang melebar ke persoalan kelompok. “Mahasiswa jangan cepat terpancinglah dan bisa menahan diri, tuturnya.

PDIP mempertanyakan hilangnya nama Megawati pada survei tertentu. Belakangan ini, sejumlah lembaga riset memang merilis hasil survei secara beruntun – Jaringan Suara Indonesia (JSI) pada Minggu 23 Oktober 2011, Reform Institute pada Selasa 25 Oktober 2011, dan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada Rabu 26 Oktober 2011.

Survei JSI menempatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat presiden dengan dukungan publik tertinggi, sebesar 19,6 persen, di atas Prabowo Subianto (10,8 persen), Aburizal Bakrie (8,9 persen), Wiranto (7,3 persen), Sri Sultan Hamengkubuwono X (6,5 persen), Hidayat Nur Wahid (3,8 persen), Surya Paloh (2,3 persen), Sri Mulyani (2 persen), Ani Yudhoyono (1,6 persen), Hatta Rajasa (1,6 persen), Anas Urbaningrum (1,5 persen), Sutanto (0,2 persen), dan Djoko Suyanto (0,2 persen).
Continue reading »

Reform Institute merilis hasil survei terhadap beberapa nama yang kemungkinan dicalonkan sebagai presiden pada pemilihan umum 2014 mendatang. Salah satu nama yang disurvei adalah Ani Yudhoyono. Ibu negara itu menempati peringkat ke lima dengan tingkat keterpilihan 4,13 persen.

Terkait hasil itu, Partai Demokrat mengaku belum tentu mencalonkan Ani Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang. “Kami berterima kasih jika ada yang memberikan apresiasi seperti itu. Namun, kami belum tentu mencalonkan beliau dalam pemilu mendatang,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana, saat berbincang dengan media, Selasa 26 Oktober 2011.
Continue reading »